Sumber : http://karodalnet.blogspot.com/2010/10/penggulingan-sby.html
Penggulingan SBY - Isu tentang penggulingan SBY kini mengemuka. Menjelang setahun masa pemerintahannya, dikabarkan bakal akan terjadi gerakan penggulingan terhadap pemerintahan yang sah. Namun sejauh ini gerakan itu sendiri tidak jelas keberadaanya.
Meski tidak jelas arah dan sumber isu tentang penggulingan SBY ini. Namun kemarin banyak tokoh yang mengomentari kabar itu. Memang tidak bisa dipungkiri bahwasannya beberapa waktu yang silam beberapa tokoh sempat menyampaikan "gertakan" untuk menggulingkan presiden. Sepertihalnya yang dilakukan oleh Rizal Ramli, misalnya pernah menyebut, gerakan penggulingan bisa diartikan sebagai perubahan yang ditunjukkan untuk kehidupan yang lebih baik.
Selain itu aktivis lain yang juga pernah melakukan statement yang mungkin mengarah kepada hal penggulingan adalah Haris Rusli Moti, dimana ketika itu diapernah melontarkan sesumbar akan menurunkan sejuta massa untuk berdemo memperingati setahun pemerintahan SBY.
Menanggapi isu penggulingan SBY, pihak istana telah menyampaikan pendapatnya. Pihak Istana Kepresidenan menilai hal ini terlalu berlebihan. "Saya kira itu too much yah, terlalu jauh. Kita kan demokratis sekarang," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha seperti yang dikutip dari okezone.com
Julian mengatakan, pemerintahan Presiden SBY-Boediono berdiri karena hasil Pemilu yang sah. Julian meminta semua pihak memahami hal tersebut dan menghormatinya. Presiden, kata dia, belum ada tanggapan mengenai rencana aksi ini.
Julian menambahkan aksi merupakan hak setiap orang yang dilindungi undang-undang. "Tentu itu akan sangat baik kalau masukan itu untuk membangun dan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan politik," tutupnya.
Selain pihak istana, pihak partai politik juga sudah mengemukakan pendapatnya tentang isu penggulingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu pendapat datang dari Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang beranggapan bahwa rencana ataupun desakan untuk menggulingkan Pemerintah SBY dianggap Anas sebagai politik tidak waras.
"Hasil pilihan rakyat harus dihormati, konstitusi harus ditegakkan dan kalau dua hal itu ditegakkan ditambah berpolitik dengan waras itu tidak ada seperti itu. Kalau berpolitik waras itu berdasar politik konstitusi," ujar Anas seperti yang dikutip dari detikcom.
Selain itu Wakil Ketua DPR Pramono Anung juga menyatakan pendapat tidak sepakat dengan Petisi 28 yang menuntut Presiden SBY untuk mundur. Menurutnya upaya tersebut bertentangan dengan demokrasi.
"Tadi saya hanya menerima salinan suratnya saja, yang jelas tuntutannya sudah jelas tetapi saya pribadi termasuk yang berpandangan Presiden dipilih rakyat dan tatanan lima tahunan harus dihormati," ujar Pram
Atas isu penggulingan SBY yang mengemuka, dan akan terjadi pada 20 Oktober 2010 atau tepat pada peringatan setahun masa pemerintahan SBY dan Boediono, maka pihak polisi juga telah menyampaikan sedikit klarifikasi, bahwa sejauh ini belum ada indikasi bakal terjadi hal-hal yang mengarah kepada tujuan penggulingan pemerintahan.
Informasi yang Mabes Polri terima mengenai rencana aksi 20 Oktober baru sebatas unjuk rasa biasa. Belum ada laporan mengenai aksi-aksi yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan sah yang sedang berjalan. Demikian jawab Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Iskandar Hasan.
Penggulingan SBY - Isu tentang penggulingan SBY kini mengemuka. Menjelang setahun masa pemerintahannya, dikabarkan bakal akan terjadi gerakan penggulingan terhadap pemerintahan yang sah. Namun sejauh ini gerakan itu sendiri tidak jelas keberadaanya.
Meski tidak jelas arah dan sumber isu tentang penggulingan SBY ini. Namun kemarin banyak tokoh yang mengomentari kabar itu. Memang tidak bisa dipungkiri bahwasannya beberapa waktu yang silam beberapa tokoh sempat menyampaikan "gertakan" untuk menggulingkan presiden. Sepertihalnya yang dilakukan oleh Rizal Ramli, misalnya pernah menyebut, gerakan penggulingan bisa diartikan sebagai perubahan yang ditunjukkan untuk kehidupan yang lebih baik.
Selain itu aktivis lain yang juga pernah melakukan statement yang mungkin mengarah kepada hal penggulingan adalah Haris Rusli Moti, dimana ketika itu diapernah melontarkan sesumbar akan menurunkan sejuta massa untuk berdemo memperingati setahun pemerintahan SBY.
Menanggapi isu penggulingan SBY, pihak istana telah menyampaikan pendapatnya. Pihak Istana Kepresidenan menilai hal ini terlalu berlebihan. "Saya kira itu too much yah, terlalu jauh. Kita kan demokratis sekarang," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha seperti yang dikutip dari okezone.com
Julian mengatakan, pemerintahan Presiden SBY-Boediono berdiri karena hasil Pemilu yang sah. Julian meminta semua pihak memahami hal tersebut dan menghormatinya. Presiden, kata dia, belum ada tanggapan mengenai rencana aksi ini.
Julian menambahkan aksi merupakan hak setiap orang yang dilindungi undang-undang. "Tentu itu akan sangat baik kalau masukan itu untuk membangun dan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan politik," tutupnya.
Selain pihak istana, pihak partai politik juga sudah mengemukakan pendapatnya tentang isu penggulingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu pendapat datang dari Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang beranggapan bahwa rencana ataupun desakan untuk menggulingkan Pemerintah SBY dianggap Anas sebagai politik tidak waras.
"Hasil pilihan rakyat harus dihormati, konstitusi harus ditegakkan dan kalau dua hal itu ditegakkan ditambah berpolitik dengan waras itu tidak ada seperti itu. Kalau berpolitik waras itu berdasar politik konstitusi," ujar Anas seperti yang dikutip dari detikcom.
Selain itu Wakil Ketua DPR Pramono Anung juga menyatakan pendapat tidak sepakat dengan Petisi 28 yang menuntut Presiden SBY untuk mundur. Menurutnya upaya tersebut bertentangan dengan demokrasi.
"Tadi saya hanya menerima salinan suratnya saja, yang jelas tuntutannya sudah jelas tetapi saya pribadi termasuk yang berpandangan Presiden dipilih rakyat dan tatanan lima tahunan harus dihormati," ujar Pram
Atas isu penggulingan SBY yang mengemuka, dan akan terjadi pada 20 Oktober 2010 atau tepat pada peringatan setahun masa pemerintahan SBY dan Boediono, maka pihak polisi juga telah menyampaikan sedikit klarifikasi, bahwa sejauh ini belum ada indikasi bakal terjadi hal-hal yang mengarah kepada tujuan penggulingan pemerintahan.
Informasi yang Mabes Polri terima mengenai rencana aksi 20 Oktober baru sebatas unjuk rasa biasa. Belum ada laporan mengenai aksi-aksi yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan sah yang sedang berjalan. Demikian jawab Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Iskandar Hasan.
Weitsss kok masih 0 komentar:
Posting Komentar